Pajak Belanja Dana BOS: Cara Menghitung dan Menyetor
Panduan pajak belanja dana BOS untuk Bendahara: kapan memungut PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 4 ayat 2, contoh hitungan, belanja SIPLah, dan pelaporan.
Penjelasan akreditasi PKBM LKP: lembaga yang berwenang, syarat umum, dokumen yang disiapkan, tahapan, serta tips agar lembaga siap saat visitasi asesor.
Akreditasi PKBM LKP adalah penilaian kelayakan lembaga pendidikan nonformal, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan, oleh lembaga akreditasi yang berwenang. Hasilnya menunjukkan mutu layanan lembaga kepada masyarakat, pemerintah, dan mitra. Saat ini, akreditasi satuan pendidikan diatur melalui Permendikdasmen 14/2026, yang mengubah BAN-PDM menjadi BSANP dengan hasil berupa peringkat A, B, atau C. Artikel ini menjelaskan syarat umum, dokumen, tahapan, dan cara bersiap.
Catatan: instrumen, syarat teknis, dan jadwal akreditasi untuk pendidikan nonformal mengikuti ketentuan dan pedoman terbaru dari lembaga akreditasi. Rujuk laman resmi dan informasi dari dinas pendidikan setempat.
Permendikdasmen 14/2026 mengubah BAN-PDM menjadi BSANP, dengan peringkat hasil akreditasi A, B, atau C. Rentang nilai 91–100 dan seterusnya yang sering beredar adalah aturan BAN-PDM lama. Lembaga sebaiknya tidak lagi memakai acuan lama itu dan mempelajari pedoman terbaru.
Rincian syarat bisa berbeda, tetapi lembaga umumnya perlu memenuhi hal berikut:
| Aspek | Contoh bukti |
|---|---|
| Legalitas | Izin operasional lembaga yang masih berlaku, akta pendirian, NPSN |
| Data terdaftar | Data lembaga, pendidik, dan peserta didik tercatat di sistem pendataan resmi |
| Layanan berjalan | Lembaga aktif menyelenggarakan program dalam periode tertentu |
| Lulusan | Untuk program tertentu, sudah memiliki lulusan |
| Sarana | Tempat belajar yang layak sesuai program |
Periksa kelengkapan ini lebih dulu. Lembaga yang izinnya kedaluwarsa atau datanya tidak valid biasanya sulit melanjutkan proses akreditasi.
| Tahap | Kegiatan lembaga |
|---|---|
| Persiapan | Membentuk tim, mempelajari instrumen, mengumpulkan bukti |
| Pengajuan | Mengisi data dan dokumen di sistem akreditasi sesuai jadwal |
| Penilaian awal | Menunggu penilaian dokumen dan menjawab klarifikasi |
| Visitasi | Asesor berkunjung, mewawancarai, mengamati pembelajaran |
| Penetapan | Hasil akreditasi diumumkan |
| Tindak lanjut | Menjalankan rekomendasi perbaikan |
| Bulan ke- | Fokus |
|---|---|
| 1 | Membentuk tim, membaca instrumen terbaru, memeriksa legalitas |
| 2 | Memvalidasi data lembaga, pendidik, dan peserta di sistem pendataan |
| 3 | Mengumpulkan bukti pembelajaran dan penilaian per program |
| 4 | Merapikan laporan keuangan dan data lulusan |
| 5 | Evaluasi diri dan simulasi visitasi internal |
| 6 | Pengajuan sesuai jadwal dan perbaikan terakhir |
Jadwal ini membantu pengelola membagi beban kerja. Tim kecil di PKBM atau LKP biasanya juga menjalankan kelas setiap hari, sehingga persiapan akreditasi PKBM LKP yang dicicil jauh lebih realistis daripada dikebut dalam beberapa pekan.
Visitasi bukan hanya memeriksa dokumen. Asesor ingin melihat bahwa yang tertulis benar-benar terjadi.
Akreditasi tidak bisa dikerjakan pengelola seorang diri. Ketua lembaga bertanggung jawab atas legalitas, program kerja, dan arah pengembangan. Tutor atau instruktur menyiapkan bukti pembelajaran dan penilaian. Staf administrasi mengurus data peserta, kehadiran, dan arsip. Bendahara menyusun laporan keuangan. Pembagian ini juga memudahkan saat asesor bertanya, karena setiap orang bisa menjelaskan bagian yang ia kerjakan sendiri.
Lembaga akreditasi yang berwenang sesuai ketentuan. Berdasarkan Permendikdasmen 14/2026, BAN-PDM diubah menjadi BSANP. Rujuk pedoman terbaru untuk pendidikan nonformal.
Hasil akreditasi menurut ketentuan terbaru berupa peringkat A, B, atau C.
Biasanya lembaga perlu sudah beroperasi dalam periode tertentu dan memenuhi syarat data serta layanan. Periksa syarat terbaru sebelum mengajukan.
Masa berlaku mengikuti ketentuan yang berlaku. Catat tanggal kedaluwarsa dan siapkan reakreditasi jauh hari.
Jalankan rekomendasi perbaikan dari asesor, susun rencana peningkatan mutu, dan dokumentasikan perbaikannya untuk akreditasi berikutnya.
Akar masalah akreditasi di PKBM dan LKP biasanya sama: bukti layanan tidak terdokumentasi rutin. Daftar hadir di kertas yang hilang, nilai di buku tutor, dan data lulusan tidak pernah dicatat. Menjelang visitasi, pengelola terpaksa menyusun ulang semuanya.
ASIS membantu lembaga mencatat layanan sehari-hari secara tertib: data peserta didik yang dapat diawali dengan mengimpor file ekspor Dapodik, presensi lewat pindai QR, nilai dan rapor, catatan keuangan termasuk RKAS dan SPJ, serta surat dan SK. Karena data dicatat sekali dan dipakai berkali-kali, bukti untuk akreditasi terkumpul dengan sendirinya sepanjang tahun. Lembaga juga bisa memiliki situs dengan subdomain gratis untuk menampilkan profil dan program.
ASIS gratis untuk semua sekolah dan lembaga, dan Basmalah gratis untuk pesantren, madrasah diniyah, dan TPQ. Silakan mulai di asis.id.
Panduan pajak belanja dana BOS untuk Bendahara: kapan memungut PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 4 ayat 2, contoh hitungan, belanja SIPLah, dan pelaporan.
Aplikasi MA gratis bisa aman, bisa juga berisiko. Kenali model gratis yang sehat, tanda aplikasi abal-abal, dan cara mengujinya sebelum dipakai madrasah.
Cara membuat kartu inventaris ruangan KIR sekolah: kolom yang umum dipakai, contoh pengisian, kode kondisi barang, jadwal pemutakhiran, dan kesalahan umum.
Daftarkan sekolah Anda dan rasakan bagaimana satu sumber kebenaran meringankan pekerjaan sehari-hari.