Pajak Belanja Dana BOS: Cara Menghitung dan Menyetor
Panduan pajak belanja dana BOS untuk Bendahara: kapan memungut PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 4 ayat 2, contoh hitungan, belanja SIPLah, dan pelaporan.
Gaji ke-13 guru swasta tidak diwajibkan oleh undang-undang ketenagakerjaan seperti halnya THR. Gaji ke-13 yang sering diberitakan adalah kebijakan pemerintah untuk ASN dan pensiunan, ditetapkan lewat peraturan tersendiri setiap tahun. Bagi sekolah swasta, pemberiannya sepenuhnya keputusan yayasan, kecuali sudah dijanjikan dalam perjanjian kerja atau peraturan kepegawaian yayasan. Artikel ini membantu Bendahara dan pengurus yayasan menimbang: perlukah, dalam bentuk apa, berapa biayanya, dan bagaimana menuliskannya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Perhitungan THR sudah dibahas di artikel "THR Guru Sekolah Swasta: Cara Menghitung dan Contohnya". Di sini kita membahas tambahan di luar THR.
Bedanya gaji ke-13 dan THR
| Aspek | THR | Gaji ke-13 di sekolah swasta |
|---|---|---|
| Dasar | Kewajiban pemberi kerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan | Kebijakan yayasan |
| Waktu | Menjelang hari raya keagamaan | Bebas, umumnya menjelang tahun ajaran baru |
| Besaran | Mengikuti ketentuan dan masa kerja | Ditentukan yayasan |
| Sifat | Wajib | Sukarela, kecuali sudah dijanjikan tertulis |
Hal terpenting dari tabel ini: begitu yayasan menuliskan gaji ke-13 di perjanjian kerja atau peraturan yayasan, pemberian itu berubah menjadi hak yang bisa dituntut. Karena itu, keputusan harus diambil dengan hitungan, bukan semangat sesaat.
Mengapa yayasan mempertimbangkan gaji ke-13
Ada beberapa alasan yang masuk akal.
Kebutuhan awal tahun ajaran. Juli adalah bulan berat bagi guru yang juga orang tua: seragam, buku, dan biaya sekolah anak. Tambahan penghasilan di bulan ini terasa sangat membantu.
Menahan guru yang baik. Sekolah swasta sering kehilangan guru yang lulus seleksi ASN atau PPPK. Gaji pokok mungkin tidak bisa bersaing, tetapi penghargaan tahunan yang konsisten menambah alasan untuk bertahan.
Berbagi hasil tahun yang baik. Ketika penerimaan murid baru lancar dan tunggakan rendah, yayasan bisa berbagi hasil tanpa menaikkan beban tetap.
Namun ada juga alasan untuk menahan diri. Penerimaan sekolah swasta sangat bergantung pada jumlah murid. Satu tahun SPMB yang lesu bisa membuat janji gaji ke-13 menjadi beban.
Tiga skema yang bisa dipilih
Skema 1: Gaji ke-13 tetap
Satu kali gaji pokok, dibayar setiap tahun pada bulan yang sama. Paling sederhana dan paling dihargai guru, tetapi paling berisiko bagi kas karena sifatnya mengikat.
Skema 2: Bonus kinerja lembaga
Besarannya mengikuti capaian sekolah, misalnya persentase SPP tertagih dan target penerimaan murid. Jika target tercapai, guru menerima satu kali gaji pokok; jika tidak, setengah atau tidak ada. Skema ini lebih aman, asalkan indikatornya jelas dan diumumkan di awal tahun.
Skema 3: Tunjangan pendidikan anak
Alih-alih uang tunai berbasis gaji, yayasan memberi tunjangan tetap per anak usia sekolah, misalnya untuk pembelian perlengkapan. Lebih tepat sasaran dan lebih mudah diprediksi biayanya.
Simulasi anggaran
Contoh sebuah SD swasta di Kota Malang dengan 18 guru dan 5 tenaga kependidikan. Angka berikut ilustrasi, bukan acuan.
| Komponen | Jumlah orang | Rata-rata gaji pokok | Total |
|---|---|---|---|
| Guru tetap yayasan | 12 | Rp2.800.000 | Rp33.600.000 |
| Guru tidak tetap | 6 | Rp1.600.000 | Rp9.600.000 |
| Tenaga kependidikan | 5 | Rp2.000.000 | Rp10.000.000 |
| Total satu kali gaji pokok | 23 | Rp53.200.000 |
Untuk skema 1, yayasan perlu menyiapkan sekitar Rp53,2 juta per tahun, atau sekitar Rp4,4 juta per bulan bila disisihkan rutin. Bendahara lalu menguji:
- Apakah penerimaan bersih yayasan selama 12 bulan terakhir cukup setelah gaji rutin, THR, iuran BPJS, dan biaya operasional?
- Apakah ada cadangan minimal tiga bulan biaya gaji?
- Bagaimana jika jumlah murid baru turun 10 persen?
Jika jawaban pertanyaan ketiga membuat kas defisit, skema 2 atau 3 lebih bijak untuk gaji ke-13 guru swasta. Ingat juga bahwa dana BOSP punya batas penggunaan untuk honor (Juknis BOSP 2026 menetapkan batas 40 persen untuk sekolah swasta) dan tidak dirancang untuk membiayai bonus di luar ketentuan juknis. Sumber gaji ke-13 sebaiknya dari dana yayasan atau penerimaan sekolah di luar BOSP.
Pajak dan potongan
Gaji ke-13 atau bonus termasuk penghasilan yang dikenai PPh 21. Dengan skema tarif efektif rata-rata (TER) sesuai PP 58/2023 dan PMK 168/2023, pemotongan di bulan pembayaran bisa lebih besar karena penghasilan bruto bulan itu naik, lalu disesuaikan di akhir tahun. Sampaikan hal ini kepada guru sebelum pembayaran agar tidak muncul salah paham ketika slip gaji menunjukkan potongan lebih tinggi.
Cara menuliskannya dalam aturan yayasan
Jika memilih skema 1, tulis dengan jelas siapa yang berhak, besaran, waktu, dan syarat. Jika memilih skema 2, tambahkan klausul yang menegaskan bahwa besaran mengikuti capaian lembaga dan dapat berubah setiap tahun.
Contoh rumusan untuk skema 2:
Yayasan dapat memberikan bonus tahunan kepada guru dan tenaga kependidikan yang telah bekerja minimal 12 bulan. Besaran bonus ditetapkan setiap tahun berdasarkan capaian penerimaan dan penagihan lembaga, dan diumumkan paling lambat bulan Juni.
Rumusan seperti ini memberi kepastian proses tanpa mengikat besaran. Konsultasikan dengan pihak yang paham hukum ketenagakerjaan sebelum disahkan.
Kesalahan yang sering terjadi
- Menjanjikan secara lisan. Kepala sekolah mengumumkan "tahun ini ada gaji ke-13" tanpa keputusan tertulis yayasan, lalu kas tidak cukup.
- Tidak membedakan guru tetap dan tidak tetap. Aturan harus menyebut perlakuan untuk tiap status kepegawaian.
- Lupa pajak. Guru kaget dengan potongan PPh 21 karena tidak diberi tahu sebelumnya.
- Mengambil dari pos yang tidak semestinya. Dana dengan peruntukan khusus tidak boleh dipakai untuk bonus.
Daftar cek sebelum memutuskan
- Arus kas 12 bulan terakhir sudah dianalisis.
- Ada cadangan minimal tiga bulan gaji.
- Skema dipilih dan indikator (jika ada) jelas.
- Sumber dana di luar dana berperuntukan khusus.
- Perlakuan pajak sudah dihitung.
- Keputusan tertulis yayasan sudah ditandatangani.
- Guru diberi tahu sejak awal tahun.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah gaji ke-13 guru swasta wajib?
Tidak wajib menurut aturan ketenagakerjaan umum. Kewajiban muncul hanya bila sudah tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan yayasan, atau kesepakatan tertulis lainnya.
Bolehkah sekolah memakai dana BOSP untuk gaji ke-13?
Penggunaan BOSP mengikuti juknis yang berlaku, termasuk batas honor. Bonus di luar komponen juknis sebaiknya dibiayai dari dana yayasan. Rujuk juknis terbaru dan konsultasikan dengan dinas.
Apakah guru honorer juga berhak?
Tergantung aturan yayasan. Jika diberikan, tulis syaratnya, misalnya masa kerja minimal atau proporsional terhadap jam mengajar.
Kapan waktu terbaik membayarnya?
Banyak yayasan memilih Juni atau Juli karena bertepatan dengan kebutuhan tahun ajaran baru. Yang penting konsisten dan diumumkan sejak awal.
Bagaimana jika tahun ini yayasan tidak mampu?
Jika belum dijanjikan tertulis, yayasan boleh tidak memberikan. Sampaikan alasannya secara terbuka. Jika sudah tertulis, rundingkan perubahan dengan guru sesuai ketentuan yang berlaku.
ASIS: Hitungan Gaji yang Jelas sebelum Berjanji
Keputusan memberi gaji ke-13 sering sulit karena data keuangan tersebar: penerimaan SPP di satu buku, gaji di file lain, dan tunggakan baru ketahuan di akhir semester. Yayasan akhirnya memutuskan berdasarkan perkiraan.
ASIS menyatukan tagihan, kas, dan penggajian dalam satu akun. Bendahara bisa melihat tagihan yang sudah dibayar dan yang masih tertunggak, orang tua mengunggah bukti transfer langsung ke rekening sekolah untuk diverifikasi, dan modul penggajian menyusun komponen gaji serta slip untuk setiap pegawai. Ruang Yayasan membantu pengurus memantau beberapa sekolah sekaligus, sehingga keputusan gaji ke-13 guru swasta bisa diambil berdasarkan angka yang sebenarnya.
ASIS gratis untuk semua sekolah, tanpa iklan dan tanpa potongan biaya transaksi. Pesantren, madrasah diniyah, dan TPQ bisa memakai Basmalah, aplikasi gratis dari ekosistem ASIS. Mulai di asis.id.
